Tata Kelola Perusahaan yang Baik

 1.     Latar Belakang

Tata kelola perusahaan yang baik  (good corporate governance) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Dalam pengelolaan perusahaan, GCG merupakan pedoman tata kelola bagi struktur dan proses yang ada di perusahaan. Oleh karena itu semua unsur dalam perusahaan harus aktif berpartisipasi secara simultan dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut :

1.     Transparansi  (transparancy) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

2.      Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

3.       Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

4.      Kemandirian (independency) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

5.       Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan  (shareholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

 

Berangkat dari latar belakang ini PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) menjalankan manajemen berbasis tata kelola perusahaan yang baik. PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) telah berkomitmen menjalan perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip GCG ini.

 

2.       Tujuan

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) adalah :

1.  Mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

2.   Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan  meningkatkan kemandirian organ perusahaan.

3.   Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang  tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.

4.       Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.

5.       Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

 

3.       Dasar Hukum

1.       Undang – Undang  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

2.       Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  17 tahun 1996 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XXVI, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII.

4.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64  tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Penalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

5.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

6.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

7.     Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-211/M-PBUMN/1999 tanggal 24 September  1999 Tentang Laporan Manajemen Perusahaan Milik Negara.

8.    Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

9.    Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-102/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Negara.

10.   Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor No.PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

11.   Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

12.  Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-01/MBU/2012 t3entang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

13.   Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

15.   Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII sesuai Akte Notaris Harun Kamil, SH  No. 45 tanggal 24 April 2013 dengan pengesahan Menteri Kehakiman  Nomor  C2-8340 HT.01.01 tahun 1996 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah dilakukan perubahan beberapa kali dengan perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dituangkan  dalam Akta Notaris No. 80 tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Yulianti Irawati SH, sebagai pengganti Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M. Kn.

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter